Desa Tinggarsari

Tinggarsari, 4 Agustus 2025 — Perbekel Tinggarsari menggelar rapat mendadak bersama seluruh perangkat desa, Bhabinkamtibmas, serta Pendamping PKH, pada hari senin (4/8) menyikapi adanya cuitan (Postingan) masyarakat di media sosial yang mempertanyakan adanya sikap salah satu perangkat desa yang diduga adanya pungutan liar (pungli)  dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
‎
‎Rapat yang berlangsung di ruang kerja Perbekel Tinggarsari ini bertujuan untuk membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat serta merumuskan langkah-langkah koordinatif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.
‎
‎“Kami tidak ingin membiarkan informasi yang simpang siur berkembang tanpa klarifikasi. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Perbekel Tinggarsari dalam rapat tersebut dan beliau juga menegaskan bahwa akan menindak lanjuti dan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan perangkat desa bila perlu dibawa ke ranah hukum jika memang benar adanya isu tersebut.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Perbekel Tinggarsari meminta seluruh perangkat desa untuk proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme penyaluran bansos, kriteria penerima, serta proses verifikasi data. Perbekel tinggarsari juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga.
‎
‎“Kita harus lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga, termasuk yang disampaikan di media sosial. Jangan sampai ada warga yang merasa tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan informasi yang jelas,” tambahnya.
‎
‎Perbekel tinggarsari juga meminta penjelasan terkait alur pemberian bantuan PKH yang disampaikan dengan jelas oleh pendamping PKH, dan informasi tersebut akan dijadikan landasan dan acuan untuk disampaikan kepada masyarakat secara langsung untuk mengklarifikasi isu tersebut.
‎
‎Pihak desa berkomitmen untuk segera melakukan penelusuran atas laporan atau keluhan yang disampaikan melalui media sosial, serta melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan penerima bantuan.
‎
‎Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memanggil masyarakat yang menyampaikan isu tersebut dan dibahas bersama perangkat desa untuk bersama-sama mencari kebenaran atau klarifikasi atas isu agar tidak menjadi kesalahpahaman.